Tampilkan postingan dengan label Klipping. Tampilkan semua postingan
JAKARTA - Meski telah digodok secara matang, namun rencana pembangunan jalur kereta api Lampung-Aceh, hingga kini belum dilirik kalangan investor. Padahal untuk membangun Trans Sumatera Railways (TSR) itu diperkirakan menyerap anggaran yang mencapai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun.



"Soal berapa banyak investor yang sudah melirik, kita belum sampai kesana," ujar Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Kementerian Perhubungan, Bambang S.Ervan di Jakarta, Jumat (12/10).

Kemenhub menurutnya, hingga saat ini masih terus mendalami tahapan pengkajian pembangunan yang ada. Hal ini mengingat pentingnya rencana pembangunan dilakukan benar-benar matang. Sehingga dapat memenuhi target, TSR rampung tahun 2030 mendatang.

Ervan yakin target dapat terpenuhi, apalagi mengingat di beberapa tempat, "Itu kan sebenarnya jalur kereta api sudah ada. Seperti di Sumatera Selatan maupun Sumatera Utara hingga ke Aceh. Jadi tinggal menghubungkan jalur-jalur tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Sarana Perkeretaapian Kemhub, Sugiadi Waluyo memaparkan, tim studi pembangunan telah dibagi untuk beberapa tempat. Diantaranya tim untuk Medan, Riau dan Jambi. Hasil dari studi inilah yang kemudian nantinya akan digabung menjadi satu. "Jadi studi pembangunannya itu dilakukan secara sepotong-sepotong," ujarnya.

Hanya memang ia mengakui terkait investor, Kemhub hingga saat ini masih terus mencari siapa yang bersedia menanamkan modal guna mendukung rencana pembangunan TSR ini.

Bahkan untuk merangsang para investor, Kemhub berjanji akan mempermudah kepengurusan yang dibutuhkan. Asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun. Sumber pendanaan paling tidak 30 persennya berasal dari sektor swasta. Sementara sisanya berasal dari anggaran pemerintah.

"Jadi untuk realisasinya akan dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta. Sebab dana yang dibutuhkan untuk membangunnya cukup besar, sehingga perlu keterlibatan investor swasta," ungkapnya.

Dana tersebut tidak hanya untuk membangun jalur-jalur rel kereta api semata. Namun juga stasiun-stasiun maupun pemenuhan gerbong kereta. Disebutkan, semisal terkait pemenuhan gerbong dan lokomotif, akan dilakukan secara periodik.

Pada kurun waktu 2011-2015, diharapkan terpenuhi kebutuhan 30 lokomotif dan 285 kereta. Sementara pada peride 2016-2020, terpenuhi 50 lokomotif dan 470 kereta. Periode 2021-2025 sebanyak 85 lokomotif dan 815 kereta, dan 2025-2030 sebanyak 145 lokomotif dan 1435 kereta. (jpnn)
Bisnis.com, MEDAN - Pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi dinilai lebih siap dibandingkan dengan ruas tol Medan-Binjai sebagai bagian dari megaproyek jalan tol trans Sumatra.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ( BBPJN) I Kementerian Pekerjaan Umum Wijaya Seta mengatakan penugasan BUMN untuk menggarap proyek tol Medan-Binjai belum dapat dilakukan. Pasalnya, masih terkendala banyak hal, termasuk penerbitaan PP, permodalan, pentapan trase, dan penolakan banyak pihak terkait dengan penugasan BUMN..

Untuk itu, dia menilai dengan berbagai kendala yang dihadapi tersebut, maka pembangunan jalan tol yang paling siap adalah ruas Medan-Tebing Tinggi. 

"Ruas Medan-Kuala Namu akan ditangani oleh pemerintah, sedangkan Kuala Namu-Tebing Tinggi nanti dilelang," ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (13/7/2013).

Pemerintah memastikan proses pembangunan jalan tol trans Sumatra tahap pertama dengan estimasi nilai total mencapai Rp31,5 triliun akan dimulai pada akhir 2013. Pemerintah memutuskan segera merealisasian pembangunan jalan tol trans-Sumatera yang terdiri dari 23 ruas.
Pembangunan akan dilakukan dalam beberapa tahap dengan perkiraan gound breaking tahap pertama pada September atau Oktober 2013.

Untuk tahap I akan dibangun empat ruas tol yang terdiri dari ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan estimasi total biaya investasi sekitar Rp2 triliun, ruas Pekanbaru-Dumai 135 km dengan investasi Rp14,7 triliun, Palembang-Indralaya dengan panjang 22 km dengan biaya mencapai Rp1 triliun dan Bahauheni-Terbanggi Besar sepanjang 150 km serta investasi sekitar Rp13,8 triliun.

Pengerjaan proyek tahap pertama jalan tol trans Sumatra akan ditangani oleh BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Rencananya, PT Hutama Karya akan ditugaskan untuk menangani proyek jalan tol Medan-Binjai setelah peraturan presiden diteken.

Hingga kini pembebasan lahan untuk ruas Kuala Namu-Tebing Tinggi mencapai 73%. Agar dapat dilelang, pembebasan lahan harus mencapai minimum 75%, sehingga masih tersisa 2% lahan yang harus segera dibebaskan.

Lahan 2% tersebut dinilai lebih sulit untuk dibebaskan, karena dimiliki oleh masyarakat. Sebanyak 73% lahan yang telah dibebaskan adalam milik BUMN Perkebunan, sehingga mudah untuk dibebaskan. Pembebasan lahan akan selesai pada akhir Agustus 2013 sehingga dapat langsung dilelang.

Dia menegaskan proyek ruas tol Medan-Tebing Tinggi bukanlah bagian dari rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun, nantinya proyek ini  tetap menjadi bagian dari trans-Sumatra.

"Ini bagian dari rencana Kementerian Pekerjaan Umum, kan ada juga rencana untuk trans-Sumatra yakni Medan-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai," paparnya.

Saat ini, pembangunan ruas tol Medan-Binjai sudah memasuki pembentukan tim khusus untuk pembebasan lahan. Namun, dia belum dapat memastikan kapan tim tersebut mulai bekerja sehingga belum ada kepastian proses pengerjaan proyeknya.

Sementara untuk ruas Medan-Tebing Tinggi sudah mencapai penetapan trase dan pembebasan lahan sedang berjalan. Diprkirakan untuk konstruksi ruas tol Medan-Kuala Namu akan memakan waktu 900 hari yang telah dimulai sejak awal 2013.

Pembangunan ruas tol Kuala Namu-Tebing Tinggi juga diperkirakan akan memakan waktu 900 hari. Pengerjaan itu akan lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan apabila pembebasan lahan sudah terpenuhi seluruhnya.

"Medan-Kuala Namu itu ada yang belum bebas lahannya, jadi agak telat. Di Serdang Bedagai saya yakin lebih cepat pembebasan lahannya. Semua pihak mendukung termasuk masyarakat, tidak seperti di Deliserdang, kan daerahnya sudah menjadi daerah sub-urban, dimana-mana daerah-daerah seperti itu lebih sulit," jelasnya.

Jakarta, PU-News.com
Pemerintah memastikan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) akan tetap dijalankan, setelah sebelumnya sempat tertahan akibat pembahasan sumber pembiayaan studi kelayakan (fisibility study) yang tak kunjung mendapat jalan keluar. "Jembatan Selat Sunda disepakati tetap berjalan," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai memimpin rapat koordinasi terkait proyek JSS di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Hatta menjelaskan, berdasarkan usulan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan dibentuk badan pelaksana untuk merumuskan kombinasi kebijakan terkait pembiayaan proyek tersebut. "Badan Pelaksana nanti yang akan merumuskan kombinasi (pembiayaannya). Kita tetap tidak akan menggunakan APBN," ujarnya. Untuk itu, tambahnya, pihak BUMN dan inisiator akan membahas lebih detail proses awal pembangunan JSS. "Dipersilakan mereka untuk membahas itu. Karena inisiatornya terbuka, mau dia ambil semuanya, tinggal sedikit, silakan. Enggak ada masalah, sehingga tidak ada kesulitan," jelasnya.

Hal senada disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menjelaskan, pemerintah sepakat untuk menunjuk badan pelaksana yang nantinya berkoordinasi dengan pihak inisiator dan BUMN guna membahas jalannya megaproyek tersebut. "Kita semua sepakat membentuk badan pelaksana untuk JSS dan akan mengikutsertakan peran BUMN dalam proyek ini. Selanjutnya badan pelaksana, inisiator, dan BUMN akan membahas lebih lanjut," tuturnya.
Kompas.com, JAKARTA,  - Korea International Cooperation Agency (KOICA) membiayai pembuatan rencana induk atau masterplan jaringan jalan arteri Sumatera. Dana hibah yang diberikan sebesar 3 juta dollar Amerika setara Rp 33 miliar. Masterplan ini direncanakan selesai Juli 2010.  
"Saya berharap tahap awal `master plan` telah ada yang selesai tahun 2009, dengan demikian dapat langsung memasuki pekerjaan fisik," kata Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak, Selasa (28/10) di Jakarta.
Hermanto menegaskan, pengembangan jalan diprioritaskan terhadap jalan yang sudah ada (eksisting), maupun jalan yang berpotensi menggerakkan ekonomi seperti di Jalan Lintas Timur. Selama ini, Jalintim memicu pertumbuhan ekonomi di sektor sawit, minyak, dan gas.
Dikatakannya, jaringan jalan arteri tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan pusat kegiatan yang efektif dan potensial untuk mendukung infrastruktur yang sudah ada. "Jadi, sedapat mungkin jaringan jalan dihubungkan dengan sarana infrastruktur lain seperti pelabuhan. Kami akan mengevaluasi mengenai pembangunan jalan di kawasan pegunungan. Jangan sampai ternyata kawasan itu rawan longsor sehingga harus diperbaiki berkali-kali," ujar Hermanto.
Trans Sumatera terbagi dalam tiga ruas utama, yakni Jalur Lintas Timur sepanjang 2.700 km, Jalur Lintas Tengah sepanjang 2.600 km, dan Jalur Lintas Barat sepanjang 2.200 km.  

PADANG, KOMPAS.com — Sejumlah 60 gerbong pengangkut batu bara di Provinsi Sumatera Barat akan dipindahkan ke Provinsi Sumatera Selatan. Pemindahan ini menyusul tidak digunakannya lagi kereta api sebagai moda transportasi pengangkut batu bara di Sumatera Barat.
Kepala Humas PT Kereta Api Divisi Regional Sumatera Barat, Romeyo, Selasa (28/7), mengatakan, pemindahan ini masih dalam tahap proses.
"Sumatera Selatan lebih membutuhkan gerbong batu bara ketimbang Sumatera Barat karena disana kereta api masih digunakan untuk mengangkut batu bara," ucap Romeyo.
Kendati ada 60 gerbong yang diboyong ke Sumatera Selatan, Romeyo menegaskan bahwa masih ada sekitar 80 gerbong serupa yang tersisa di Sumatera Barat. Pengangkutan batu bara dengan memakai kereta api di Sumatera Barat seharusnya bisa berfungsi kembali setelah pemerintah merealisasikan pembuatan jalur lintas dari Sawahlunto ke Padang, tepatnya di daerah Solok.
BENGKULU, KOMPAS.com — Tim Ekspedisi Cincin Api Kompas melanjutkan perjalanan dari Mukomuko, Bengkulu, menuju Padang, Sumatera Barat, menyusuri Jalur Lintas Barat Sumatera, Rabu (15/2/2012).

Ekspedisi yang telah memasuki hari keenam ini akan melanjutkan eksplorasi jejak gempa dan patahan sumatera di sepanjang jalur yang dilalui tim.

Di Mukomuko, rekam jejak gempa besar pernah melanda wilayah ini pada tahun 2007 silam.

Mukomuko-Padang yang berjarak sekitar 250 kilometer akan ditempuh kurang lebih delapan jam. Kondisi jalan yang berlubang di Lintas Barat Sumatera ini menjadi faktor penghambat perjalanan tim ekspedisi.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menilai jalur lintas timur Sumatera memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan lintas tengah atau barat. Jalur ini pula berpotensi menjadi penghubung utama yang menggerakkan ekonomi kota-kota utama Sumatera.
Dalam kunjungan lapangan di jalur lintas timur Palembang-Lampung, Jumat (3/5/2013), Djoko menyebutkan, 96,56 persen dari 2.727 kilometer ruas jalan di jalur lintas timur Sumatera dalam kondisi baik. Kerusakan tercatat tinggal 3 persen atau sekitar 93 kilometer (km). Perbaikan, perawatan rutin, dan pelebaran jalan diharapkan selesai tahun depan.
Akan tetapi, beban dan jumlah kendaraan terus meningkat sehingga turut mempercepat kerusakan. Pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan lalu lintas kendaraan di ruas penghubung Lampung-Palembang-Jambi-Pekanbaru-Medan-Aceh tersebut. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan di jalur itu, pemerintah menganggarkan Rp 1,932 triliun tahun ini.
Angka ini terdiri dari Rp 128 miliar untuk pemeliharaan rutin, Rp 185 miliar untuk perawatan berkala, Rp 688 miliar untuk peningkatan struktur dan penggantian jembatan, serta Rp 930 miliar untuk pelebaran dan pembangunan. Djoko menambahkan, lintas timur menjadi koridor strategis bagi Pulau Sumatera. Dibandingkan lintas barat dan lintas tengah, jalur lintas timur lebih landai konturnya dan lebih jauh dari jalur patahan yang rawan gempa.
"Pascagempa dan tsunami tahun 2004, jalur ini semakin ramai karena jadi alternatif utama lalu lintas kendaraan dari dan ke Pulau Jawa. Truk-truk angkutan semakin ramai di jalur ini," ujarnya.
Dalam tiga tahun terakhir, anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan di lintas timur tercatat paling besar dibandingkan anggaran untuk jalur lintas tengah dan barat. Tahun ini, misalnya, anggaran untuk lintas timur mencapai Rp 1,932 triliun, sementara lintas barat Rp 1,443 triliun dan lintas tengah Rp 1,230 triliun. Akan tetapi, kondisi jalan saat ini belum mampu mengimbangi volume kendaraan.
Sebagian ruas lintas timur hanya memiliki lebar badan jalan 6 meter dan tidak memiliki bahu. Di beberapa titik di ruas Palembang-Indralaya-Penyandingan, truk atau bus harus mengurangi kecepatan saat bersimpangan karena khawatir berserempetan akibat badan jalan tak cukup lebar. Selain itu, bahu jalan juga belum standar.
Di banyak titik bahkan tak ada bahu dan badan jalan bersisian dengan selokan, sungai, atau jurang yang rawan kecelakaan. Dalam perjalanan menempuh jarak 200 km antara Palembang dan Mesuji, ada sedikitnya tiga truk yang terperosok ke sungai dan sisi luar jalan yang lembek dan berkubang.


Penulis: Mukhamad Kurniawan
Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Selasa, 08/04/2014 14:06 WIB
http://images.detik.com/content/2014/04/08/1034/140834_171456_pln.jpg
Jakarta -Kepala daerah di wilayah pesisir timur Sumatera sepakat dan mendukung ide Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatasi krisis listrik di wilayah Sumatera Utara. Dahlan memaparkan ide BUMN untuk segera membangun transmisi listrik yang mirip sistem tol, atau tol listrik dari Sumatera bagian selatan hingga Sumatera bagian utara, namun melewati wilayah timur Sumatera.

Tol listrik ini berdaya 500 KV. Kesepakatan ini diperoleh dari pertemuan yang digelar tadi malam di Medan Sumatera Utara antara Dahlan, direksi BUMN dan kepala daerah untuk wilayah pesisir timur Sumatera.

"Tadi malam kita bertemu dengan gubernur dan bupati di pantai timur Sumatera. Nggak semua gubernur. Itu ada dari kepala daerah Jambi, Riau, Sumsel, Sumut. Kita sepakat dan juga para bupati, walikota dan gubernur," kata Dahlan di sela peluncuran RS Pekerja di KBN Cakung, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2014).

Setelah pertemuan tadi malam, selanjutnya akan dilakukan survei jalur. Survei lokasi oleh BUMN akan menggandeng pemda yang wilayahnya dilewati transmisi listrik. Survei akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan.

"Dulu survei seperti ini nggak pernah ajak pemda akhirnya bentangan kawat lewat sini tanpa dihitung boleh lewat sini. Ini juga agar mungkin nggak lewat sini. Kalau nggak mungkin dibelokkan. Saat diluncurkan perencanaan sudah nggak ada kendala," jelasnya.

Selain menggandeng Pemda untuk survei jalur, Pemda akan dilibatkan di dalam pembebasan lahan untuk pendirian tower-tower transmisi listrik sepanjang 1.200 kilometer. Sementara pembiayaan akan ditanggung oleh konsorsium BUMN kontruksi senilai Rp 10 triliun.

"Artinya pemda akan jadi pemegang sahamnya artinya pemda dan BUMN karya. Pemada setempat kita ajak supaya perizinan lancar. Kemudian pembebasan tanah cepat. Karena pembebasan tanah bisa bikin proyek tertunda terus," katanya.

Setelah survei lokasi tuntas dalam waktu 3 bulan ke depan, selanjutnya dilakukan pertemuan antara BUMN dan kepala daerah. Pertemuan tersebut akan membahas skema pembiayaan dan perizinan yang bakal diperlukan untuk membangun transmisi listrik.

"Para gubernur dan bupati, akan ketemu 3 bulan lagi. Untuk menghitung lebih riil. Sehingga bisa dibangun lebih cepat," katanya.(feb/dnl)
Bisnis.com, JAKARTA - Tiga perusahaan BUMN perkebunan siap melepas sebagian lahannya yang bakal terkena proyek jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2.771 km
Ketiga BUMN perkebunan itu yakni PT.Perkebunan Nusantara II (Persero), PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero).
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani mengatakan pada tahap awal proyek ini, pembangunan akan difokuskan kepada beberapa ruas, salah satunya Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilo meter (KM).
Dalam proses pembebasan lahan ini, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku regulator jalan tol.
Proses ganti rugi lahan milik PTPN itu sedang berlangsung. “Itu sudah lama prosesnya. Sebagian sudah dibebaskan dan sudah diterima ganti ruginya".
Copyright © 2012 Raun-raun Medan